PEMANDANGAN UMUM TERHADAP RAPERDA TENTANG RPJMD TAHUN 2025

PEMANDANGAN UMUM TERHADAP RAPERDA TENTANG RPJMD TAHUN 2025 – 2029

27 Januari 2026 11:37 . 2 min read

Pendahuluan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai langkah strategis untuk mewujudkan Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan. Namun, Fraksi PKS menyoroti perlunya penguatan kebijakan, penajaman program prioritas, serta konsistensi antara perencanaan dan implementasi, agar pembangunan benar-benar dapat menyentuh esensi kesejahteraan rakyat.

Tujuan

Tujuan utama penyusunan Raperda ini adalah untuk merancang strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting, seperti penanggulangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan antar wilayah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam dan energi yang berkelanjutan. RPJMD ini bertujuan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Hasil Utama

Beberapa isu krusial yang diidentifikasi dalam RPJMD adalah:

Kemiskinan struktural yang masih tinggi dan program perlindungan sosial yang belum inklusif.
Ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang menghambat pemerataan pembangunan.
Lemahnya daya saing sumber daya manusia, dengan tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah.
Keterbatasan fiskal daerah yang mengandalkan transfer dana pusat, serta ketergantungan pada energi fosil yang tinggi.
Dampak lingkungan yang semakin mendesak, termasuk masalah perubahan iklim, defisit sumber daya air, dan penurunan kualitas lingkungan.

Kesimpulan

Fraksi PKS menyimpulkan bahwa RPJMD 2025–2029 harus lebih menekankan pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, pengurangan ketimpangan antar wilayah, serta penyelesaian masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan secara sistematis. Dalam perencanaan ini, perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap sektor-sektor yang menjadi akar permasalahan, seperti sektor pendidikan, infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan yang ramah terhadap perubahan iklim.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Fraksi PKS adalah:

Revisi indikator kinerja yang lebih realistis dan akuntabel, dengan menetapkan target yang jelas dan strategi yang terukur.
Penyusunan rencana aksi konkret untuk menghadapi krisis pangan, air, dan energi, dengan melibatkan lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya alam.
Penguatan kapasitas fiskal daerah dengan inovasi pendanaan melalui optimalisasi aset daerah, penguatan pajak daerah, dan desentralisasi kebijakan fiskal.
Peningkatan inklusi sosial melalui penguatan peran kelompok marginal, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
Memperkuat mekanisme partisipasi publik yang lebih riil, dengan memastikan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Fraksi PKS menekankan bahwa RPJMD harus menjadi kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat, dengan memprioritaskan kepentingan rakyat kecil dan memastikan keberlanjutan pembangunan dalam kerangka keadilan sosial dan ekologis.