Krisis Air di Weru Memburuk, Martono dan PKS Sukoharjo Bahu-membahu Salurkan Bantuan
Sukoharjo — Dampak kemarau panjang terus menekan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 1,29 juta liter air bersih memang telah disalurkan pemerintah. Namun, meluasnya area kekeringan menuntut penanganan ekstra, terutama di titik-titik rawan seperti Kecamatan Weru.
Merespons kondisi yang kian mendesak di masyarakat, jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukoharjo turun tangan dengan menyalurkan bantuan berupa tujuh tangki air bersih untuk warga di Kecamatan Weru.
Penyaluran bantuan melibatkan Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Abdul Kharis, SE., M.Si., Martono, S.Pd., M.Si. selaku Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, serta lima anggota legislatif Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Ketua DPD PKS Kabupaten Sukoharjo, Tito Setiyo Nugroho, ST., M.Si., mengatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian PKS terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan akibat kekeringan.
Dalam penyaluran tersebut, warga Weru tampak saling bantu memindahkan air menggunakan jeriken dan galon yang telah mereka siapkan. Guna mempercepat layanan bagi banyak keluarga sekaligus, proses distribusi diatur agar berjalan lebih efektif. Air dari truk tangki dialirkan terlebih dahulu ke sebuah bak penampungan sementara berbahan terpal, sehingga warga dapat mengambil air secara bergantian dengan lebih tertib dan merata.
Sebagai Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah yang secara khusus membidangi sektor perekonomian, perindustrian, dan pertanian, Martono menyoroti dampak lanjutan dari kekeringan ini. Ia menekankan bahwa ketiadaan air tidak hanya mengganggu aktivitas mandi dan minum, tetapi juga berpotensi menekan laju ekonomi desa yang bertumpu pada pertanian dan usaha kecil.
“Kekeringan ini dampaknya sangat luas. Selain menyulitkan urusan rumah tangga, ketiadaan air bersih bisa menghentikan aktivitas usaha kecil, peternakan, hingga mematikan lahan pertanian warga. Jika pasokan air terhenti, perputaran ekonomi di desa juga otomatis ikut terganggu,” jelas Martono.
Ia juga mendorong agar ada evaluasi dan tindakan yang lebih permanen dari pihak eksekutif. Menurutnya, respons pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada tahap reaktif saat kemarau tiba.
“Bantuan tangki air seperti yang kita lakukan hari ini sifatnya hanya penanganan darurat jangka pendek. Ke depan, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu memetakan ulang titik-titik rawan di Sukoharjo untuk dibangunkan infrastruktur penyediaan air yang lebih memadai, seperti pembuatan embung atau sumur bor dalam. Dengan begitu, produktivitas ekonomi warga tetap bisa terjaga meski musim kemarau datang,” tambahnya.
Bantuan air bersih ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran warga Kecamatan Weru dalam mencukupi kebutuhan dasar harian mereka selama masa puncak kemarau.
You might also like
