BPK DPW PKS Jateng dan RKI Audiensi dengan Ibu Wakil Gubernur, Bahas Penguatan Ketahanan Keluarga dan Isu Strategis Perempuan
Semarang – Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPK) DPW PKS Jawa Tengah bersama Rumah Keluarga Indonesia (RKI) melakukan audiensi dengan Ibu Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ning Nawal Arafah Yasin untuk membahas penguatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan di Jawa Tengah. Acara tersebut diselenggarakan di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (10/2).
Audiensi tersebut menghadirkan Duta RKI Jawa Tengah Ida Nurul Farida dan Ketua BPK DPW PKS Jawa Tengah Titik Anggraeni. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan pernikahan anak, kesehatan ibu dan bayi, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Ida Nurul Farida menegaskan bahwa perempuan merupakan pilar utama ketahanan keluarga sehingga perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang maksimal dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa penguatan keluarga tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kapasitas perempuan, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Untuk itu, Dirinya menyatakan kesiapan RKI yang merupakan salah satu ujung tombak BPK untuk berkolaborasi dengan program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di Jawa Tengah.
“Fokus kami adalah ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Kami ingin perempuan Jawa Tengah cerdas, terdidik, dan berdaya. Karena itu, kami siap bersinergi dengan program-program PKK demi mencapai tujuan tersebut,” ujar Ida.
Ketua BPK DPW PKS Jawa Tengah Titik Anggraeni memaparkan sejumlah program unggulan RKI yang berfokus pada penguatan keluarga secara menyeluruh. Program tersebut antara lain Sekolah Keluarga yang dirancang sesuai kebutuhan setiap fase kehidupan, layanan konsultasi keluarga, Forum Ayah untuk mendorong keterlibatan peran ayah dalam pengasuhan, Forum Tokoh Perempuan, kajian strategis isu keluarga, serta program sosial RKI Peduli.
Menurut Titik, pendekatan berbasis keluarga menjadi kunci dalam merespons berbagai persoalan sosial, mulai dari pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pengasuhan anak di era digital.
Also Read:
Menanggapi hal tersebut, Ibu Wakil Gubernur Jawa Tengah Ning Nawal mengapresiasi kontribusi PKS dan RKI dalam penguatan ketahanan keluarga. Menurutnya, isu keluarga merupakan prioritas strategis PKK Jawa Tengah.
“Kontribusi PKS sudah sangat terasa dalam memperjuangkan ketahanan keluarga di Jateng” ujarnya.
Dirinya juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di Kota Semarang. Karena itu, diperlukan penguatan rumah pengaduan dan optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kecamatan.
Ning Nawal mengungkapkan kendati telah diresmikan dan beroperasi namun rumah pengaduan dan posbankum masih memerlukan upaya sosialisasi dan kolaborasi bersama. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya korban yang tidak mengetahui, masih ragu, ataupun takut untuk lapor.
“Masih banyak korban yang tidak berani melapor sehingga kasus tidak tercatat. Ini menjadi tantangan bersama yang harus dijawab melalui sosialisasi dan kolaborasi,” ujarnya.
Selain itu, Ning Nawal juga menyinggung tingginya angka pernikahan anak di sejumlah daerah, seperti di Ambarawa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menyiapkan Pandu Cinta sebagai pos pelayanan terpadu untuk pencegahan pernikahan anak, dengan pendekatan pendampingan keluarga.
Dalam audiensi tersebut juga dibahas upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui penguatan layanan kesehatan ibu hamil, peningkatan kualitas parenting, penguatan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB), serta optimalisasi peran Posyandu yang menjangkau seluruh keluarga.
Titik menyebut pendampingan dan penyediaan konsultan ibu hamil seperti konsultan laktasi hingga konsultan psikolog keluarga sangat dibutuhkan
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah edukasi kebencanaan, penguatan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas, serta pengembangan literasi masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan, Ning Nawal mengakui adanya keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi APBD Jawa Tengah. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap berupaya memperkuat kolaborasi, termasuk dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Also Read:
Menutup audiensi, Ning Nawal mengingatkan bahwa partisipasi aktif masyarakat juga turut diperlukan disamping upaya pembukaan akses yang maksimal
“Yang terpenting bukan hanya membuka akses, tetapi juga membangun budaya partisipasi masyarakat,” kata Ning Nawal.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara BPK DPW PKS Jawa Tengah, RKI, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun keluarga yang tangguh dan berdaya.
You might also like
