Jawa Tengah – Komisi C DPRD Jawa Tengah menegaskan komitmennya mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 agar benar-benar digunakan secara tepat sasaran, terutama untuk memperkuat swasembada dan ketahanan pangan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Dedy Endriyatno, mengatakan penguatan sektor pangan menjadi prioritas penting mengingat peran Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Karena itu, alokasi anggaran pada 2026 harus diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya petani.
“Kami di Komisi C berkomitmen mengawal APBD 2026 agar tepat sasaran, terutama dalam mendukung swasembada dan ketahanan pangan,” kata Dedy.
Ia mengakui, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp1,5 triliun menjadi tantangan bagi pengelolaan keuangan daerah. Namun, kondisi tersebut tidak boleh mengurangi fokus pemerintah daerah dalam menjaga sektor pangan tetap kuat.
Menurut Dedy, anggaran pangan perlu dikelola secara lebih efektif, mulai dari dukungan terhadap produksi, kelancaran distribusi, hingga perlindungan petani. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selain itu, Komisi C juga mengawal proses evaluasi APBD oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Evaluasi ini menjadi tahap penting sebelum APBD 2026 dapat dilaksanakan secara penuh.
Dedy menekankan, tindak lanjut hasil evaluasi harus dilakukan secara cepat agar pelaksanaan program tidak tertunda dan serapan anggaran dapat berjalan optimal sejak awal tahun.
“Penguatan sektor pangan penting agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga dan manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan.