Perkuat Solidaritas, Fraksi PKS DPRD Jateng Gelar Halal Bi Halal Hangat Usai Paripurna

Semarang– Momentum pasca-Ramadan dan Idul Fitri dimanfaatkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mempererat tali silaturahmi. Bertempat di lingkungan Gedung DPRD Jateng, Fraksi PKS menggelar acara Halal Bi Halal keluarga besar fraksi pada Selasa (31/3/2026), sesaat setelah rampungnya agenda Rapat Paripurna.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho, serta seluruh anggota DPRD Fraksi PKS, seluruh staf pendamping anggota, staf fraksi, hingga tenaga ahli yang selama ini menyokong kinerja kedewanan.

Kegiatan diawali dengan sambutan sekaligus taujih dari Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Muhammad Afif. Dalam arahannya, Afif menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Menurut Afif, halal bihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan menjadi ruang untuk saling menguatkan, memperbaiki hubungan, serta menyatukan kembali semangat pengabdian pasca-Ramadan.

“Kegiatan ini adalah sarana kita untuk saling memaafkan dan menguatkan kembali ikatan persaudaraan. Kekompakan antara anggota, staf, dan tenaga ahli adalah kunci utama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Tengah,” ujar Afif.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Sururul Fuad. Doa tersebut menjadi penutup rangkaian formal sekaligus harapan agar seluruh jajaran fraksi senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah.

Memasuki sesi nonformal, suasana halal bihalal semakin hangat melalui tradisi saling bersalaman antarpeserta. Interaksi yang cair juga terlihat dalam berbagai kegiatan ringan, termasuk permainan (games) yang menambah keakraban.

Also Read:

Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho: Stok BBM dan Elpiji Aman, Hindari Panic Buying untuk Stabilitas Pasokan

Melalui halal bihalal ini, Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah berharap dapat terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kinerja kelembagaan, sehingga mampu menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal demi kepentingan masyarakat.