Rencana Kenaikan Anggaran Insentif Guru Agama Jadi Rp300 Miliar, Komisi E DPRD Jateng Dorong Pemerataan Manfaat

Semarang – Komisi E DPRD Jawa Tengah mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menaikkan anggaran insentif guru agama menjadi Rp300 miliar pada tahun 2026. Kenaikan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap peran strategis guru keagamaan di tengah tekanan ekonomi masyarakat yang kian meningkat.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Ida Nurul Farida, menyampaikan bahwa konsistensi Pemprov Jateng dalam menjaga dan menaikkan anggaran insentif guru agama patut diapresiasi, khususnya bagi guru Madrasah Diniyah (Madin), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), serta lembaga pendidikan keagamaan nonformal lainnya.

“Tentu kami Komisi E sangat mengapresiasi langkah Pemprov yang masih konsisten menjaga insentif untuk guru-guru agama seperti Madin, LPTQ, dan lainnya. Terlebih di tahun 2026 ini, beban ekonomi masyarakat makin terasa. Kesejahteraan guru agama sebagai ujung tombak moral bangsa kami rasa perlu benar-benar diperhatikan, maka sudah sewajarnya pemerintah hadir,” tegas Ida.

Ida menilai, rencana penambahan anggaran tersebut sejalan dengan kebutuhan di lapangan, mengingat masih banyak guru keagamaan yang menjalankan peran strategis di masyarakat dan membutuhkan dukungan negara agar keberlangsungan pengabdian mereka tetap terjaga.

Ida melalui Komisi E DPRD Jateng berkomitmen mengawal pembahasan anggaran tersebut agar pelaksanaannya berjalan adil, tepat sasaran, dan mampu menjangkau lebih luas guru-guru keagamaan di berbagai daerah.

“Yang terpenting, kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para guru agama. Pemerataan dan ketepatan sasaran harus jadi prinsip utama,” tegasnya.

Also Read:

Sururul Fuad Tinjau Tanah Bergerak di Tegal, Tekankan Penanganan hingga Rehabilitasi Tuntas

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri terus menempatkan program insentif guru agama sebagai bagian dari komitmen pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai dan karakter. Komisi E DPRD Jateng menilai, konsistensi kebijakan ini perlu dibarengi dengan pengawasan yang kuat agar manfaatnya berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.