SEMARANG – Perluasan program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah ke empat kabupaten/kota pada 2026 tidak hanya bertujuan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini juga menyingkap persoalan mendasar yang selama ini luput dari perhatian, yakni kondisi kesehatan dasar anak.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Ida Nurul Farida, menilai temuan awal dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat menjadi cerminan nyata kondisi sosial keluarga miskin. Mengacu pada data Kementerian Sosial, sebagian besar calon peserta didik Sekolah Rakyat telah mengalami persoalan kebersihan diri, gizi, dan kesehatan sejak hari pertama masuk sekolah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menambah Sekolah Rakyat di empat kabupaten/kota pada 2026 sebagai upaya memperluas layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan. Namun, temuan awal dalam pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi anak-anak dari keluarga miskin tidak berhenti pada akses pendidikan semata.
Menurut Ida, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa kemiskinan membawa dampak yang lebih kompleks. “Kemiskinan tidak hanya membatasi akses anak terhadap pendidikan, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup serta kesehatan mereka sejak dini,” ujarnya.
Ia mendorong agar pengembangan Sekolah Rakyat tidak berjalan parsial. Integrasi dengan layanan kesehatan, pemenuhan gizi, serta pendampingan keluarga dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
“Sekolah Rakyat perlu dirancang sebagai program terpadu. Anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga layanan kesehatan dan pendampingan keluarga, sehingga mereka dapat tumbuh sehat dan terlindungi,” tutur Ida.
Dengan pendekatan tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan tidak sekadar menjadi ruang belajar, tetapi juga instrumen intervensi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.