Rembug Pembangunan Jateng: Setya Arinugroho Soroti Kesiapan Sektor Domestik Mendukung Aglomerasi Wisata
Temanggung — DPRD Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa keberhasilan konsep aglomerasi pariwisata di wilayah eks Karesidenan Kedu dan sekitarnya bertumpu pada kematangan konektivitas infrastruktur penunjang. Cetak biru pembangunan jalan dan aksesibilitas antardaerah harus diselesaikan secara detail sebelum program tersebut diimplementasikan secara penuh pada tahun 2027.
Gagasan mengintegrasikan Candi Borobudur dengan destinasi wisata di lima wilayah penyangga—Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Kebumen, dan Temanggung (Keburejo-Gelangmanggung)—menjadi fokus utama dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah yang digelar di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu (3/6/2026).
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menyatakan bahwa parlemen mendukung penuh langkah strategis interkoneksi pariwisata lintas daerah tersebut. Namun, Ia memberikan catatan bahwa realisasi konsep ini memerlukan komitmen anggaran yang sinkron antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi dengan kabupaten/kota terkait.
“Aglomerasi pariwisata tidak akan berjalan optimal jika jalan-jalan sirip yang menghubungkan koridor utama Borobudur menuju destinasi penyangga seperti Temanggung, Purworejo, atau pesisir Kebumen masih mengalami kendala kapasitas daya dukung jalan. Sinkronisasi mutlak diperlukan agar proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat terdistribusi secara merata,” ujar Setya Ari di sela-sela forum Rembug Pembangunan.
Menjadi Hub Utama
Dalam forum tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Candi Borobudur tidak boleh lagi berdiri sebagai destinasi tunggal yang terisolasi dari potensi sekitarnya. Borobudur diproyeksikan menjadi hub (pusat penghubung) pariwisata yang mampu mengarahkan arus wisatawan ke berbagai objek wisata di daerah penyangga.
Also Read:
Luthfi mencontohkan model pengelolaan pariwisata di Turki, di mana wisatawan yang tiba di satu titik utama langsung diintegrasikan dengan paket perjalanan ke kawasan sekitar melalui sistem transportasi dan informasi yang terhubung.
“Konektivitas antarwilayah ini harus segera dirumuskan secara terperinci. Integrasi ini mencakup koridor Borobudur-Kopeng-Rawa Pening, destinasi di Purworejo, hingga kawasan Geopark serta wisata pantai di Kebumen. Dampak ekonomi Borobudur harus dapat dirasakan secara nyata oleh kabupaten sekitarnya,” kata Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah mematangkan ekosistem pendukung, salah satunya melalui penyiapan target pembentukan desa wisata baru. Rincian target tersebut meliputi 50 desa wisata di Kabupaten Magelang, 45 di Purworejo, 35 di Kebumen, 30 di Temanggung, dan lima di Kota Magelang.
Selain kuantitas destinasi, sektor pembuat daya tarik seperti penyelenggaraan kegiatan (event) berkala juga menjadi sorotan eksekutif. Pemprov Jateng mendorong peningkatan jumlah dan skala festival kebudayaan atau pariwisata daerah. Sektor pariwisata dinilai memiliki ketahanan tinggi terhadap dinamika resesi ekonomi global.
Manajemen Kegiatan Terpadu
Merespons target penyusunan program eksekutif, Setya Arinugroho menambahkan bahwa DPRD Jawa Tengah melalui fungsi pengawasan akan memastikan alokasi dana stimulan bagi puluhan desa wisata baru tersebut tepat sasaran. Fokus utama harus diarahkan pada peningkatan kapasitas manajemen pelaku pariwisata lokal dan standar pelayanan.
“Kami tidak ingin target kuantitas desa wisata ini hanya berakhir pada pembangunan fisik yang kemudian mangkrak. Peningkatan kapasitas pengelolaan manajemen destinasi oleh masyarakat lokal jauh lebih krusial agar investasi daerah melahirkan dampak ekonomi berkelanjutan,” kata Setya Ari menegaskan.
Sejumlah kepala daerah yang hadir turut menyampaikan proyeksi kebutuhan spesifik wilayah mereka. Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengusulkan pembukaan operasional kawasan Candi Borobudur hingga malam hari demi mendongkrak angka tingkat hunian (occupancy rate) perhotelan di kawasan Magelang.
Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setyawan berharap promosi Borobudur dipaketkan secara kolektif dengan wisata alam Sindoro-Sumbing yang kini sedang dikembangkan bersama komunitas lokal. Dari sisi manajemen jadwal, Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah mengusulkan pembentukan kalender kegiatan bersama (joint event calendar) berskala regional untuk menghindari benturan jadwal festival antardaerah sekaligus memperkuat penetrasi pemasaran ke target pasar luar daerah.
Dorongan Sektor UMKM
Seusai menutup forum diskusi, Gubernur Ahmad Luthfi bersama Wakil Ketua DPRD Setya Arinugroho dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno meninjau langsung stan pameran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdiri di area sekitar pendopo. Stan-stan tersebut menampilkan produk kerajinan tangan, olahan pangan lokal, hingga komoditas kopi unggulan dari kawasan Kedu.
Dalam peninjauan tersebut, jajaran pimpinan daerah berdialog langsung dengan para perajin dan pelaku usaha domestik. Gubernur dan Setya Arinugroho memberikan apresiasi atas kreativitas pelaku usaha dalam menjaga mutu produk lokal agar mampu bersaing dengan produk pabrikan. Pemprov Jateng menyatakan berkomitmen untuk terus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk tersebut melalui pameran strategis dan digitalisasi pemasaran.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho, menegaskan bahwa parlemen akan terus mengawal regulasi dan keberpihakan anggaran fiskal daerah untuk memperkuat permodalan serta pelatihan bagi sektor UMKM. Langkah ini penting mengingat sektor UMKM merupakan rantai pasok utama yang akan mengisi kebutuhan suvenir, kuliner, dan akomodasi di sepanjang koridor aglomerasi pariwisata.
“Produk lokal inilah yang menjadi identitas dan daya tarik otentik bagi wisatawan yang datang ke Jawa Tengah. Kami di legislatif mendoakan agar para pelaku UMKM di wilayah Keburejo-Gelangmanggung ini terus berkembang, menjaga konsistensi kualitas, dan mencapai kesuksesan usaha yang berkelanjutan. UMKM daerah harus naik kelas dan menjadi tuan rumah di sentra-sentra pariwisata kita sendiri,” tutur Setya Ari.
You might also like
