Respons 45 Bencana di Jateng, Setya Arinugroho Dorong Penguatan Mitigasi Sistematis Hingga Level Desa

Semarang — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat terjadi 45 kejadian bencana alam di berbagai wilayah provinsi sepanjang 1–25 Januari 2026, termasuk banjir, tanah longsor, kebakaran, dan fenomena cuaca ekstrem yang tersebar di banyak kabupaten/kota. Data ini dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah dan disampaikan oleh Pemerintah Provinsi kepada publik sebagai bentuk transparansi sekaligus imbauan kewaspadaan bagi masyarakat.

Bencana tersebut telah berdampak pada 7 orang meninggal dunia, 5 orang luka-luka, hampir 10 ribu orang mengungsi, dan lebih dari 300 ribu warga terdampak langsung, termasuk kerusakan rumah tinggal, fasilitas umum, serta lahan pertanian dan perikanan. Pemerintah daerah terus melakukan penanganan darurat dan persiapan rehabilitasi sesuai kondisi cuaca yang masih dinamis hingga awal Februari.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Arinugroho meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi cuaca ekstrem masih diperkirakan berlangsung hingga awal Februari.

“Jumlah kejadian bencana yang terjadi dalam waktu relatif singkat ini menunjukkan bahwa risiko bencana di Jawa Tengah masih tinggi. Karena itu, kewaspadaan masyarakat harus terus ditingkatkan, terutama di wilayah yang selama ini masuk kategori rawan banjir dan longsor,” kata Setya Ari, Senin (26/1).

Setya Ari mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD, TNI, Polri, dan relawan dalam melakukan penanganan darurat serta penyaluran bantuan kepada warga terdampak. Namun, ia menegaskan bahwa upaya jangka panjang juga perlu diperkuat.

Menurutnya, mitigasi bencana tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi harus dirancang secara sistematis hingga ke tingkat desa. Hal ini mencakup penguatan sistem peringatan dini, kesiapan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Also Read:

Sururul Fuad Tinjau Tanah Bergerak di Tegal, Tekankan Penanganan hingga Rehabilitasi Tuntas

“DPRD mendorong agar penguatan mitigasi berbasis komunitas benar-benar menjadi perhatian. Kesiapsiagaan harus dirasakan sampai ke level paling bawah, agar risiko korban bisa ditekan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk aktif mengikuti informasi resmi dari BMKG dan BPBD, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya menyatakan akan terus melakukan langkah antisipatif, termasuk penyesuaian pola penanganan bencana sesuai perkembangan cuaca dan kondisi lapangan, guna meminimalkan dampak lanjutan terhadap masyarakat.