Tanggapi Temuan Ombudsman, Setya Ari: Persoalan Integritas Tak Boleh Jadi Sandungan di Jateng

Semarang – Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait persoalan integritas dalam pelayanan publik di Jawa Tengah memicu respons serius dari jajaran legislatif. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera melakukan langkah konkret guna membenahi celah sistem yang masih rentan terhadap praktik non-transparan.

Persoalan integritas ini mencuat setelah Ombudsman memberikan catatan kritis terhadap sejumlah titik lemah dalam tata kelola birokrasi di wilayah tersebut. Meskipun Jawa Tengah seringkali mendapatkan apresiasi dalam berbagai capaian pembangunan, isu integritas dianggap sebagai sandungan yang dapat mendegradasi kepercayaan publik.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho—yang akrab disapa Setya Ari—menyampaikan bahwa pihaknya memandang temuan tersebut bukan sekadar angka, melainkan alarm untuk melakukan pembersihan internal.

“DPRD Jateng memandang masukan ini sebagai kritik konstruktif. Kami mendorong Pemerintah Provinsi untuk segera melakukan audit internal dan perbaikan tata kelola di sektor-sektor yang menjadi titik lemah tersebut,” ujar Setya Ari saat memberikan keterangan di Semarang, Selasa (14/4/2026).

Menurut Setya Ari, komitmen terhadap integritas harus menjadi fondasi utama agar keberhasilan pembangunan fisik maupun ekonomi tidak menjadi sia-sia. Ia menekankan bahwa keberadaan oknum atau sistem yang belum sepenuhnya transparan berpotensi mencederai citra pemerintah di mata masyarakat.

“Kita tidak ingin pencapaian pembangunan yang sudah baik ini tercederai oleh persoalan integritas oknum atau sistem yang kurang transparan,” tegasnya.

Also Read:

Rangkul Petani Jamur Semarang, Sekretaris Fraksi PKS Terima Aspirasi & Dorong Dukungan Pemerintah

Lebih lanjut, Pihaknya menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi yang lebih dalam dan menyeluruh. Baginya, perubahan tidak boleh hanya berhenti di level manajerial, tetapi harus berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diterima warga di lapangan.

“Reformasi birokrasi harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan manfaatnya secara bersih dan adil oleh masyarakat,” tambahnya.

Evaluasi menyeluruh diharapkan mampu menutup celah praktik maladministrasi di lingkungan birokrasi Jawa Tengah yang selama ini menjadi fokus pengawasan Ombudsman.