Martono Dorong Penguatan Ekosistem Kedelai Lokal di Tengah Fluktuasi Harga
SUKOHARJO, KOMPAS — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola hulu-hilir komoditas kedelai. Langkah ini dinilai mendesak guna melindungi petani lokal dari tekanan harga impor dan memastikan keberlanjutan produksi di sentra-sentra pertanian seperti Kabupaten Sukoharjo dan Grobogan.
Hal tersebut dikemukakan oleh Anggota Komisi B DPRD Jateng, Martono, dalam Pertemuan Teknis Tanaman Pangan yang berlangsung di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Senin (27/4/2026). Dalam forum yang dihadiri oleh para penyuluh dan pemangku kepentingan pertanian tersebut, Martono menyoroti ketergantungan industri tahu dan tempe terhadap kedelai impor yang masih mencapai lebih dari 80 persen dari kebutuhan nasional.
“Kita tidak bisa membiarkan petani terus bertarung sendirian melawan fluktuasi harga global. Jawa Tengah, khususnya wilayah seperti Sukoharjo, memiliki potensi besar, tetapi tantangan di tingkat harga acuan dan ketersediaan benih unggul harus segera diintervensi oleh kebijakan yang berpihak pada petani,” ujar Martono di hadapan peserta pertemuan.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Harga Acuan Pembelian (HAP) kedelai di tingkat importir saat ini berada di kisaran Rp 11.500 per kilogram. Namun, di tingkat perajin maupun pasar tradisional di Jawa Tengah, harga sering kali melampaui angka tersebut, yang pada gilirannya menekan margin keuntungan petani lokal jika produktivitas mereka tidak optimal.
Martono menekankan bahwa Komisi B DPRD Jateng akan mengawal efektivitas penyaluran subsidi saprotan (sarana produksi pertanian) agar tepat sasaran. Selain masalah harga, ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Di Sukoharjo, masifnya pembangunan kawasan industri menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan lahan pangan.
“Perlu ada ketegasan dalam penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jangan sampai sentra-sentra produksi kedelai dan padi kita beralih fungsi menjadi kawasan industri atau pemukiman tanpa kendali,” tegas politisi yang membidangi sektor ekonomi dan pertanian tersebut.
Sejalan dengan target pemerintah pusat menuju swasembada kedelai pada tahun 2029, Jawa Tengah diharapkan menjadi motor penggerak utama. Martono menyebutkan bahwa pengembangan varietas kedelai lokal, seperti varietas Grobogan yang memiliki kandungan protein lebih tinggi, perlu didorong lebih luas ke kabupaten lain.
Namun, kendala utama yang dihadapi adalah produktivitas kedelai lokal yang rata-rata masih di angka 1,5 ton per hektar, jauh di bawah kedelai impor yang bisa mencapai di atas 3 ton per hektar. Oleh karena itu, Pertemuan Teknis Tanaman Pangan ini diharapkan mampu memberikan edukasi bagi petani mengenai teknik budidaya yang lebih efisien dan tahan terhadap perubahan iklim.
“DPRD akan terus mendorong alokasi anggaran yang mendukung mekanisasi pertanian dan riset benih. Jika kita bisa meningkatkan produktivitas hingga 2 ton per hektar saja, posisi tawar petani lokal akan jauh lebih kuat,” tutup Martono.
Melalui sinergi antara legislatif, dinas terkait, dan kelompok tani, diharapkan Jawa Tengah mampu menjaga kestabilan pangan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
You might also like
