Sambut Puncak Kemarau, Amir Masduki Warning Manajemen Air untuk Pertanian
Semarang — Jawa Tengah kini menghadapi tantangan anomali cuaca ganda; di satu sisi intensitas hujan ekstrem masih tinggi, namun di sisi lain ancaman kemarau 2026 mulai mengintai kedaulatan pangan daerah. Kondisi ini menuntut percepatan manajemen air dan sinkronisasi cadangan pangan guna mencegah krisis produksi serta lonjakan harga komoditas di pasar. Langkah antisipatif melalui koordinasi lintas sektoral menjadi krusial agar fluktuasi iklim tidak mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Kondisi tersebut menjadi sorotan utama dalam koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten, seperti yang mulai diintensifkan di wilayah Cilacap melalui mekanisme Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Amir Masduki, menilai bahwa sinkronisasi data antarwilayah merupakan langkah strategis agar pemerintah memiliki landasan kuat dalam menentukan kebijakan distribusi pangan. Menurutnya, kesiapan data dan perbaikan infrastruktur fisik harus tuntas sebelum kekeringan mencapai puncaknya.
“Kita berada dalam situasi dilematis di mana hujan ekstrem masih terjadi, namun bayang-bayang kemarau 2026 sudah di depan mata. Kunci utamanya adalah manajemen air. Jangan sampai saat musim hujan kita kebanjiran, namun saat kemarau kita kekurangan air untuk lahan pertanian,” ujar Amir dalam keterangannya di Semarang, Selasa (28/4/2026).
Komisi B yang membidangi sektor perekonomian dan pertanian menekankan pentingnya optimalisasi infrastruktur air, terutama pada sektor embung dan waduk. Pemeliharaan kapasitas tampung air harus dilakukan secara masif sebelum memasuki puncak kemarau untuk memastikan indeks pertanaman padi tetap stabil. Amir menjelaskan bahwa optimalisasi ini mencakup pengerukan sedimen pada embung-embung desa agar daya tampung maksimal, perbaikan pintu air dan saluran irigasi mulai dari tingkat primer hingga tersier, serta penerapan manajemen distribusi air yang berkeadilan bagi petani, khususnya di wilayah rawan kekeringan seperti Jawa Tengah bagian selatan.
Selain faktor ketersediaan air, Amir Masduki juga menyoroti pengawasan distribusi pupuk bersubsidi karena stabilitas produksi pangan nasional sangat bergantung pada ketepatan waktu pemupukan. Di tengah dinamika ekonomi global yang memengaruhi harga bahan baku pupuk, pengawasan ketat di tingkat pengecer hingga Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi instrumen vital. Pihaknya di Komisi B berkomitmen untuk terus memantau agar tidak terjadi kelangkaan yang dimanipulasi, sebab ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan stok di gudang, melainkan juga kepastian bagi petani untuk berproduksi tanpa kendala input pertanian.
Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu meredam lonjakan harga pangan yang kerap menjadi pemicu utama inflasi daerah. Berdasarkan pola tahunan, fluktuasi harga beras dan hortikultura sering kali terjadi akibat penurunan luas panen di musim kering. Dengan cadangan pangan yang terdata secara akurat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah akan memiliki basis data yang kuat untuk melakukan intervensi pasar jika diperlukan. Sinkronisasi data ini menjadi fondasi agar Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional yang resilien terhadap perubahan iklim dan guncangan ekonomi global.
You might also like
