Boyolali — Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tugiman B. Semita, menekankan pentingnya membangun ketahanan keluarga melalui kemandirian ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Tugiman dalam kegiatan reses hari pertama bersama pengurus dan kader dari Kecamatan Musuk, Tamansari, dan Gladagsari, yang berlangsung di Desa Ringinlarik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali.
Dalam pertemuan tersebut, peserta menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari dan kegiatan pertanian. Mereka juga menyoroti pentingnya dukungan bagi pelaku UMKM agar usaha yang dijalankan dapat bertahan, berkembang, dan menjadi sumber penghasilan keluarga.
Tugiman mengatakan ketahanan keluarga perlu dibangun melalui pendekatan yang menyeluruh. Keluarga tidak hanya membutuhkan penghasilan yang memadai, tetapi juga akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi yang berkelanjutan.
“Ketahanan keluarga harus dimulai dari kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasarnya dan membangun sumber penghasilan yang mandiri. Ketersediaan air, keberlanjutan usaha pertanian, serta penguatan UMKM merupakan bagian penting dari upaya tersebut. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi dan usaha ekonomi masyarakat berkembang, keluarga memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai tantangan,” ujar Tugiman.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, masyarakat menempatkan kebutuhan air sebagai salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian. Air dibutuhkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk menunjang kegiatan pertanian yang menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat di wilayah tersebut.
Menanggapi aspirasi itu, Tugiman menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Menurut dia, pemenuhan kebutuhan air masyarakat harus mempertimbangkan kebutuhan rumah tangga, aktivitas pertanian, kondisi sumber air, dan keberlanjutan lingkungan.
“Air bukan hanya kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, persoalan air perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan sumbernya, infrastruktur penyaluran, hingga pengelolaan dan pemeliharaannya. Kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan program,” katanya.
Ia menambahkan, penanganan persoalan air membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi teknis terkait. Identifikasi sumber air, kondisi jaringan distribusi, serta kebutuhan warga diperlukan untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai.
Untuk mendukung pertanian, pengelolaan air juga perlu disesuaikan dengan karakteristik lahan dan kebutuhan tanaman. Perencanaan yang tepat diharapkan dapat membantu petani mengelola kegiatan produksi secara lebih terukur.
Tugiman menilai aspirasi masyarakat mengenai air perlu ditindaklanjuti berdasarkan kondisi lapangan agar program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Selain kebutuhan air, peserta reses menyampaikan aspirasi mengenai penguatan UMKM. Pelaku usaha membutuhkan dukungan agar usaha yang dirintis dapat bertahan, memiliki pengelolaan yang lebih baik, dan berkembang menjadi sumber pendapatan keluarga yang berkelanjutan.
Tugiman mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat karena dapat membuka peluang usaha dan menciptakan sumber penghasilan di lingkungan sekitar.
“UMKM perlu didorong agar tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat untuk bertahan dan berkembang. Penguatan itu bisa dilakukan melalui peningkatan keterampilan pengelolaan usaha, akses pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, serta akses pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha,” ujar Tugiman.
Menurut dia, pengembangan UMKM perlu memperhatikan persoalan yang dihadapi masing-masing pelaku usaha. Pendampingan sebaiknya tidak berhenti pada pelatihan, tetapi juga membantu pelaku usaha memperbaiki pencatatan keuangan, menjaga kualitas produk, menentukan harga, dan memperluas jangkauan pemasaran.
Ia juga mendorong pengembangan usaha yang memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Produk pertanian dan hasil olahannya, misalnya, dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah apabila didukung kualitas produksi, kemasan, dan akses pasar yang memadai.
“Usaha kecil harus memiliki kesempatan untuk naik kelas. Pelaku UMKM perlu memperoleh informasi dan pendampingan yang sesuai dengan tahap perkembangan usahanya. Dengan pengelolaan yang semakin baik dan pasar yang lebih luas, UMKM dapat menjadi salah satu penopang kemandirian ekonomi keluarga,” katanya.
Tugiman menegaskan, penguatan ekonomi keluarga perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Akses air yang memadai, pertanian yang berkelanjutan, dan UMKM yang berkembang merupakan aspek yang saling berkaitan dalam membangun ketahanan ekonomi di tingkat rumah tangga.
Ia menyatakan aspirasi yang dihimpun selama reses akan menjadi bahan dalam menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan pembahasan kebijakan di DPRD Jawa Tengah, sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
“Reses merupakan kesempatan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi mengenai air dan penguatan UMKM perlu dicatat dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait. Harapannya, kebijakan dan program pembangunan dapat semakin sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan,” tuturnya.
Melalui reses hari pertama di Desa Ringinlarik, Kecamatan Musuk, aspirasi dari pengurus dan kader di Kecamatan Musuk, Tamansari, dan Gladagsari diharapkan dapat menjadi masukan bagi upaya penguatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan ekonomi keluarga yang mandiri.