Dorong Sinergi Lintas Sektor, Ida Nurul Farida Jadikan Kesetiakawanan Sosial Modal Utama Kesejahteraan
Kab. Semarang — Penanganan masalah dan dinamika sosial di daerah dipastikan tidak bisa berjalan efektif jika hanya mengandalkan campur tangan pemerintah. Diperlukan kepedulian bersama serta kebangkitan semangat gotong royong dari berbagai elemen masyarakat.
Hal tersebut menjadi sorotan utama Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PKS, Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd., saat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Penyuluhan Sosial Kabupaten Semarang yang diselenggarakan di Omah Wit Gede, Desa Klero, Kecamatan Tengaran, Kamis (24/9/2026).
Mengusung tema “Peningkatan Kualitas Tanggung Jawab dan Kesetiakawanan Sosial”, agenda penyuluhan ini ditujukan untuk merajut dan memperkuat sinergi antara pemerintah, legislator, serta elemen masyarakat di tingkat akar rumput.
Dalam penanganan isu-isu sosial, pemerintah sangat bergantung pada keberadaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah secara berkala merilis pembaruan data terkait sebaran PSKS dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) setiap tahunnya sebagai landasan evaluasi dan pengambilan kebijakan. PSKS sendiri merupakan pilar strategis yang bertindak sebagai mitra utama dinas sosial dalam menyalurkan sekaligus mengawasi program-program kesejahteraan di masyarakat.
Sinergi Lintas Sektor dan Pemetaan Masalah
Guna merumuskan langkah taktis di lapangan, forum ini turut menghadirkan narasumber dari pihak eksekutif, yakni Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Adoniati Meyria Widaningtyas Haripangesti, S.H., M.Si., serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Dra. Istichomah, M.Si.
Kolaborasi pemateri lintas sektoral ini membedah berbagai strategi pemetaan potensi masalah sosial (social mapping) serta mendorong penguatan peran aktif jajaran pemerintah desa dan relawan.
Pembekalan Ujung Tombak Kesejahteraan Sosial
Penyuluhan ini dihadiri oleh para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Tengaran beserta unsur PSKS yang menjadi garda terdepan di lapangan. Elemen relawan yang hadir meliputi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Peningkatan kapasitas para pendamping, khususnya tim PKH, memegang peranan esensial dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan catatan dan data BPS terkait kemiskinan, pendampingan yang intensif kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Semarang sangat krusial agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan berujung pada kemandirian ekonomi.
Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali penguatan kapasitas manajerial dan teknis, sehingga diharapkan mampu bersikap lebih responsif dalam mendampingi warga yang membutuhkan intervensi sosial.
Sebagai penutup, Hj. Ida Nurul Farida menyampaikan penekanan tegas mengenai pentingnya merawat kesetiakawanan sebagai landasan utama pembangunan daerah.
“Kesetiakawanan sosial adalah modal utama kita dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Sinergi antara wakil rakyat, dinas sosial, kepala desa, dan para pejuang sosial di lapangan harus terus dijaga,” tegas Hj. Ida Nurul Farida.
You might also like
