Soroti Minimnya Masukan Terhadap Perda, Sururul Fuad: Aspirasi Didominasi Urusan Penganggaran

Tegal — Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Sururul Fuad, mengajak masyarakat untuk lebih aktif memberikan masukan terkait fungsi legislasi dan pengawasan DPRD. Keterlibatan publik dinilai krusial untuk memastikan setiap Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan benar-benar relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Fuad dalam agenda “Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Perda” yang berlangsung di Kabupaten Tegal, Sabtu (18/4/2026). Di hadapan masyarakat yang hadir, ia menekankan pentingnya sinergi antara wakil rakyat dan warga dalam mengevaluasi regulasi di daerah.

Fuad menyoroti tren partisipasi masyarakat yang selama ini dirasa masih terbatas pada aspek tertentu. Menurutnya, kesadaran publik untuk mengawal Perda—baik dalam proses pembentukan maupun pengawasan pelaksanaannya—masih perlu ditingkatkan.

“Masih jarang masyarakat yang memberikan masukan terkait Perda, baik masukan atas pelaksanaan Perda maupun koreksi terhadap Perda yang tidak relevan dan membutuhkan revisi,” ujar Fuad.

Ia berharap, ke depan akan ada lebih banyak catatan kritis dari masyarakat yang mampu memperkaya sudut pandang DPRD dalam melihat berbagai persoalan daerah. Menurut Fuad, keterlibatan aktif warga dalam memberikan input sangat berarti untuk menajamkan fungsi pengawasan dewan di lapangan.

Selama ini, lanjutnya, arus aspirasi yang masuk ke DPRD cenderung lebih banyak didominasi oleh urusan penganggaran. Masyarakat umumnya lebih sering menyampaikan usulan bantuan keuangan daerah dibandingkan melakukan telaah kritis terhadap kebijakan atau peraturan yang sedang berlaku.

Also Read:

Momentum Hardiknas, Ketua Fraksi PKS Sebut Pemuda Berilmu Jadi Motor Penggerak Pembangunan Jateng

Padahal, menurut Fuad, fungsi pengawasan yang tajam memerlukan data dan fakta lapangan yang akurat dari masyarakat. Dengan adanya umpan balik yang lebih substantif mengenai efektivitas Perda, DPRD Jawa Tengah dapat lebih optimal dalam menjalankan mandatnya sebagai representasi rakyat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdampak langsung bagi kemaslahatan publik.