Terima Kunjungan Universitas IVET, Setya Arinugroho Tegaskan Komitmen Penguatan Pendidikan dan Desa
Semarang — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa fungsi penganggaran dan legislasi daerah harus senantiasa diarahkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat serta kesetaraan akses pendidikan. Komitmen tersebut menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, saat menerima kunjungan akademik dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas IVET Semarang, di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Gedung Berlian DPRD Jateng, Selasa (21/7/2026). Rombongan tersebut terdiri atas 8 dosen pendamping dan 30 mahasiswa.
Setya Ari mengapresiasi inisiatif akademis tersebut sebagai sarana penting untuk membedah fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan lembaga perwakilan rakyat secara langsung di lapangan.
“Nasionalisme itu muncul saat warga negara dijamin kesejahteraannya. Tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, skema pembiayaan pendidikan harus menyasar tidak hanya peserta didik, tetapi juga tenaga pendidik yang selama ini belum terjangkau anggaran formal sekolah, seperti guru mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan lembaga sejenis,” ujar Setya Ari.
Kesetaraan Fasilitas Pendidikan
Dalam sesi dialog interaktif, sejumlah mahasiswa menyoroti persoalan ketimpangan fasilitas pendidikan, khususnya pada sekolah madrasah (Tsanawiyah dan Aliyah) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Menjawab dinamika tersebut, Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa skema kewenangan pengelolaan sekolah umum dan madrasah secara regulasi terpisah, di mana madrasah berada langsung di bawah koordinasi pemerintah pusat. Kendati demikian, DPRD Jateng tidak menutup mata terhadap ketimpangan yang terjadi di daerah.
“Memang kewenangannya berada di pemerintah pusat melalui Kemenag. Namun, kami di ranah legislatif daerah tetap mengusahakan bantuan serta dukungan melalui langkah-langkah koordinatif lintas instansi agar kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan dapat ditekan,” kata Setya Ari.
Kemandirian Ekonomi Desa
Selain isu pendidikan, diskusi juga berkembang pada persoalan tata kelola anggaran pembangunan desa dan dampak penyesuaian Dana Desa. Setya Ari menggarisbawahi bahwa desa yang tidak memiliki pendapatan asli akan rentan tertinggal dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan warga.
Sebagai gambaran konkret, ia menyinggung keberhasilan pengelolaan potensi kawasan pesisir di Pantai Menganti. Dengan pendapatan tiket masuk mencapai Rp 10 miliar per tahun, desa setempat mampu memperoleh pendapatan transfer hingga Rp 2 miliar per tahun yang berdampak nyata pada pergerakan ekonomi lokal.
“Replikasi model pengembangan ekonomi desa seperti ini bisa kita bantu realisasinya melalui pengajuan alokasi Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes). Nantinya, anggaran yang telah direncanakan, baik di tingkat desa maupun provinsi, wajib melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui Musrenbang agar kebutuhan riil masyarakat terakomodasi,” tegasnya.
Setya Ari menutup pertemuan dengan mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dan mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, aspirasi maupun kritik terhadap kinerja pembangunan dapat disalurkan secara konstruktif melalui jalur birokrasi resmi ataupun melalui wakil-wakil rakyat di DPRD.
You might also like
