Tekan Polarisasi Digital, Tugiman: Optimalkan Teknologi untuk Adu Gagasan, Bukan Adu Domba
Mungkid — Akselerasi perkembangan teknologi digital dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang besar dalam merawat kualitas demokrasi di tingkat daerah. Di satu sisi, digitalisasi membuka ruang komunikasi yang lebih inklusif, namun di sisi lain, masifnya penyebaran berita bohong atau hoaks politik mengancam rasionalitas pemilih dan stabilitas sosial.
Hal tersebut mengemuka dalam forum Penguatan Kemitraan Pengembangan Demokrasi bertajuk “Bersama Membangun Demokrasi Semakin Berkualitas” yang diselenggarakan di Aula Kantor Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jumat (22/5/2026). Forum ini diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah bersama Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah.
Literasi Digital yang Terdistorsi
Merujuk pada data pemaparan Badan Kesbangpol Jawa Tengah, penetrasi teknologi digital secara global telah mengubah tiga variabel utama kehidupan masyarakat, yakni sektor informasi, komunikasi, dan transportasi. Di era digital ini, pergeseran pola komunikasi dari media konvensional ke berbagai kanal media sosial kekinian berdampak signifikan pada dinamika sosial-politik.
Namun, masifnya interaksi masyarakat di media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasi sering kali tidak dibarengi dengan kemampuan penyaringan yang memadai. Berdasarkan kajian Kesbangpol, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan untuk membedakan antara informasi yang valid dan berita bohong. Fenomena hilir-mudik hoaks ini intensitasnya terus meningkat, terutama menjelang dan selama momentum pesta demokrasi.
Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena era post-truth, di mana pemanfaatan media sosial kerap disalahgunakan oleh pihak tertentu demi kepentingan politik elektoral semata. Media sosial yang idealnya berfungsi sebagai instrumen literasi agar masyarakat memahami hak dan kewajiban politiknya, justru kerap bergeser menjadi sarana propaganda dan provokasi untuk menjatuhkan lawan politik.
Urgensi Politik Gagasan
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, H. Tugiman B. Semita, S.P., menekankan bahwa penguatan kualitas demokrasi harus dimulai dari perubahan paradigma berpikir para aktor politik dan kedewasaan digital masyarakat.
Menurut Tugiman, teknologi informasi semestinya dioptimalkan sebagai panggung edukasi, bukan ruang polarisasi yang destruktif.
“Tantangan kita hari ini di Komisi A dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bukan lagi sekadar menyelenggarakan tahapan politik, melainkan memastikan substansi politik itu berjalan sehat. Kita harus mendorong optimalisasi teknologi informasi ini untuk mengedepankan politik adu ide dan adu gagasan, bukan justru menjadi ruang adu domba. Regulasi dan pengawasan siber terus diperkuat, tetapi benteng utamanya tetap ada pada literasi digital masyarakat,” ujar Tugiman saat memberikan pemaparan di hadapan peserta forum, Jumat (22/5/2026).
Tugiman juga menyoroti bagaimana perbedaan pilihan politik sering kali merusak kohesi sosial di tingkat lokal. Kehadiran hoaks politik dinilai mempercepat pembelahan sosial tersebut jika tidak diantisipasi secara sistemis.
Also Read:
“Berbeda pilihan dalam kontestasi politik adalah hal yang wajar dalam sistem demokratis. Jangan sampai perbedaan tersebut memutus tali silaturahmi, membuat sesama warga saling bermusuhan, tidak saling tegur sapa, dan memicu keributan di lingkungan tempat tinggal. Kami mengimbau semua pihak untuk berhenti menghasut dengan menyebarkan berita bohong. Pilihan boleh berbeda, tetapi persatuan dan kondusivitas wilayah, khususnya di Jawa Tengah, harus tetap diletakkan di atas segala kepentingan,” tegas politisi Komisi A tersebut.
Langkah Strategis ke Depan
Guna memitigasi dampak hoaks politik, Badan Kesbangpol bersama Komisi A DPRD Jawa Tengah menerapkan rencana aksi yang bertumpu pada tiga pilar: tindakan nyata (act), kolaborasi (collaboration), dan penyempurnaan berkelanjutan (improvement). Sinergi ini diwujudkan melalui perluasan edukasi politik secara langsung hingga ke tingkat akar administrasi seperti kecamatan.
Sinergi antarlembaga ini diarahkan pada perluasan jangkauan program edukasi politik hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Selain mengandalkan forum tatap muka seperti yang dilaksanakan di Mungkid, optimalisasi kanal digital resmi milik pemerintah daerah—termasuk situs web dan media sosial Kesbangpol Jawa Tengah—akan diintensifkan sebagai pusat rujukan informasi publik yang valid dan tepercaya guna menangkal narasi propaganda di ruang siber.
You might also like
