Tugiman

Magelang — Fenomena bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Tengah, membawa konsekuensi besar bagi masa depan tatanan politik lokal. Kelimpahan penduduk usia produktif berpotensi menjadi motor penggerak kemajuan regional, namun di sisi lain menyimpan tantangan pelik berupa kerentanan terhadap manipulasi informasi di ruang digital yang dapat mendegradasi stabilitas demokrasi. Persoalan tersebut mengemuka […]

Mungkid — Akselerasi perkembangan teknologi digital dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang besar dalam merawat kualitas demokrasi di tingkat daerah. Di satu sisi, digitalisasi membuka ruang komunikasi yang lebih inklusif, namun di sisi lain, masifnya penyebaran berita bohong atau hoaks politik mengancam rasionalitas pemilih dan stabilitas sosial. Hal tersebut mengemuka dalam forum Penguatan Kemitraan Pengembangan Demokrasi […]

Karanganyar — Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mendorong percepatan digitalisasi dalam tata kelola keuangan desa guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan sistem non-tunai dinilai menjadi kunci utama untuk meminimalisasi potensi penyelewengan dana desa yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, H. Tugiman […]

Semarang — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah resmi memulai pembahasan intensif terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Garis Sempadan. Regulasi ini disusun bukan untuk membatasi ruang gerak warga, melainkan sebagai instrumen hukum guna menjamin keamanan masyarakat serta kepastian hukum atas kepemilikan aset di sekitar zona sempadan. Anggota Komisi A  DPRD Jawa Tengah, […]