Hadapi El Nino, Ida Nurul Farida Desak Pemprov Jateng Petakan Daerah Rawan Kekeringan
Semarang – Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Ida Nurul Farida, M.Pd. mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk segera mengambil langkah mitigasi dini yang konkret dalam menghadapi fenomena iklim El Nino. Fenomena ini diprediksi berpotensi memicu kekeringan ekstrem dan meningkatkan risiko kebakaran hutan serta lahan di sejumlah wilayah rawan.
Hal tersebut Dirinya sampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Provinsi Jawa Tengah” di Aula Zaenal Mahmud Centre, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Rabu (20/5/2026). Acara ini digelar atas kerja sama Komisi E DPRD Jateng dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah.
Ida menegaskan bahwa langkah antisipasi tidak boleh terlambat, terutama dalam melindungi sektor pertanian dan menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Berdasarkan data BMKG, fenomena El Nino yang memicu penurunan curah hujan di bawah normal kerap kali memukul ketahanan pangan akibat gagal panen dan memicu krisis air bersih di kawasan perdesaan.
“Mitigasi bencana El Nino kali ini harus berfokus penuh pada antisipasi kekeringan dan kebakaran. Daerah rawan kekeringan wajib dipetakan sejak awal agar langkah intervensi bisa berjalan lebih cepat. Kami di Komisi E mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapan armada dan logistik distribusi air bersih, sehingga begitu ada wilayah yang mulai krisis, bantuan bisa langsung turun,” ujar Ida di hadapan warga Desa Butuh yang menjadi peserta sosialisasi.
Optimalisasi Desa Tangguh Bencana
Sebagai anggota legislatif yang membidangi kesejahteraan rakyat termasuk penanggulangan bencana, Ida menyoroti pentingnya mengaktifkan secara optimal peran Desa Tangguh Bencana (Destana). Program Destana yang telah dirintis di berbagai desa dan kelurahan di Jawa Tengah seharusnya menjadi garda terdepan dalam sistem peringatan dini dan penanganan pertama di tingkat tapak.
“Kita sudah membentuk Destana di berbagai wilayah, sekarang saatnya membuktikan action nyata di lapangan. Masyarakat tidak boleh dibiarkan bingung saat bencana datang. Edukasi berkala dari BPBD dan pemerintah setempat harus terus digulirkan agar kesiapsiagaan menjadi budaya, dan semangat gotong royong warga kembali hidup,” kata legislator perempuan PKS tersebut.
Senada dengan hal itu, Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Tengah, Heribertus Slamet Widodo, ATD., M.M., dalam sambutannya memaparkan bahwa BPBD Jateng terus menggenjot program edukasi dini mengenai mitigasi bencana secara umum kepada masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk terus menyelaraskan program sarana prasarana kebencanaan dengan kebijakan anggaran yang dikawal oleh DPRD.
Sementara itu, perwakilan BPBD Kabupaten Semarang, Muhammad Farkhan, S.E., menambahkan bahwa untuk memaksimalkan fungsi Destana, diperlukan sinergi yang kuat dari jajaran pemerintah kecamatan hingga pemerintahan desa.
“Pemerintah kecamatan dan desa diharapkan aktif membantu BPBD dalam memantau wilayahnya serta menggalakkan sosialisasi mandiri, baik melalui pelatihan penanganan taktis maupun simulasi mitigasi bencana secara berkala,” tutur Farkhan.
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung interaktif ini turut dihadiri oleh Camat Tengaran, Kepala Desa Butuh, serta puluhan tokoh masyarakat setempat. Di akhir paparannya, Ida Nurul Farida kembali mengingatkan warga untuk mulai menghemat penggunaan air bersih dari rumah masing-masing dan dengan tegas menghindari aktivitas pembakaran lahan atau sampah secara sembarangan yang dapat memicu kebakaran besar di musim kemarau.
Also Read:
“Mitigasi dini harus segera dilakukan secara kolektif. Jangan menunggu krisis meluas baru kita sibuk mencari solusi,” pungkasnya.
You might also like
