Gedor Pemerataan Ekonomi, Setya Arinugroho Minta Potensi Besar Cilacap Hingga Dieng Dioptimalkan
Banjarnegara — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah mendorong adanya pemerataan dan keseimbangan pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan Jawa Tengah. Pasalnya, wilayah selatan dinilai memiliki potensi strategis nasional yang besar, namun masih menghadapi tantangan berupa tingginya angka kemiskinan dan pembenahan infrastruktur.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Arinugroho dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 Wilayah Pengembangan Banyumas Raya yang digelar di Pendopo Dipayudha Adigraha, Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026). Forum ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi beserta jajaran kepala daerah dari wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) serta Wonosobo.
Dalam acara tersebut, Setya Ari mengapresiasi capaian pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah yang secara umum terus mengalami kemajuan. Berdasarkan penilaian dari kementerian terkait, tingkat kemantapan infrastruktur jalan di Jawa Tengah telah mencapai kisaran 90 hingga 97 persen. Capaian ini, menurutnya, secara bertahap berhasil mengikis stigma negatif masa lalu mengenai kualitas jalan di provinsi tersebut.
“Dulu ketika kita sering mendapati sebuah candaan yang sangat menyakitkan, katanya kalau dari Jawa Barat tidur kemudian masuk Jawa Tengah, tiba-tiba bangun itu tanda-tanda sudah masuk Jawa Tengah karena jalannya berlubang. Tapi di bawah kepemimpinan para gubernur dan hari ini Pak Luthfi, alhamdulillah candaan itu semoga sudah tidak ada lagi karena infrastruktur secara umum mendapat pengakuan bagus,” ujarnya.
Sorotan Media Sosial
Kendati demikian, Setya Ari mengingatkan bahwa dinamika sosial di media sosial menunjukkan bahwa infrastruktur tetap menjadi sorotan utama masyarakat. Warga kerap tidak memedulikan batasan kewenangan status jalan, apakah merupakan wewenang pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten.
Untuk itu, DPRD Jateng mendukung penuh prinsip kerja kolaboratif yang kerap digaungkan oleh pemerintah provinsi. “Pak Gubernur sudah menggaungkan bolak-balik kita ini adalah super team, bukan Superman. Maka harapan-harapan masyarakat ini nanti akan kita atasi secara bersama-sama,” ucap legislator asal Banyumas tersebut.
Fokus utama yang kini didorong oleh DPRD Jateng adalah pengentasan kemiskinan di lima kabupaten wilayah selatan. Setya Ari mengakui, angka kemiskinan di kawasan tersebut rata-rata masih berada di bawah capaian wilayah utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, sejumlah kabupaten di wilayah selatan, seperti Kebumen, Brebes, dan Banjarnegara, secara historis memang masih mencatatkan persentase kemiskinan satu digit di atas rata-rata provinsi.
Potensi Selatan
Padahal, jika merujuk pada isu strategis nasional dan global seperti ketahanan energi dan perubahan iklim, wilayah selatan Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar. Setya Ari mencontohkan Kabupaten Cilacap yang menjadi salah satu daerah produsen padi terbesar di Jawa Tengah sekaligus penyokong ketahanan pangan, serta memiliki pusat industri dan sumber energi nasional. Di sisi lain, Banjarnegara memiliki potensi energi dan pariwisata di kawasan dataran tinggi Dieng.
“Oleh karena itu, dengan tema hari ini mengenai pengembangan pariwisata dan ekonomi syariah, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya konkret untuk mengurangi angka kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat. Kami di DPRD mendorong agar ada keseimbangan, wilayah utara dan selatan mestinya harus sama,” tegasnya.
Also Read:
Setya Ari berharap dokumen perencanaan yang dihasilkan dalam Rembug Pembangunan ini tidak sekadar menjadi formalitas normatif, birokratis, atau politis, melainkan menjadi langkah riil berbasis kebutuhan lapangan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemprov Jateng untuk menerapkan prinsip ngopeni (merawat) dan ngelakoni (menjalankan) pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Rembug Pembangunan sengaja dirancang untuk menyerap aspirasi riil dari tingkat bawah, bukan sekadar kebijakan dari atas (top-down). Menurut Luthfi, karakteristik dan tantangan wilayah utara dan selatan sangat berbeda sehingga membutuhkan perlakuan kebijakan yang spesifik.
“Kenapa Jawa Tengah harus kita rembug dan bicarakan, agar ini nanti menjadi kebijakan bersama. Sehingga dalam membangun Jawa Tengah bisa setarikan napas, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan terintegrasi dengan pemerintah pusat,” kata Luthfi.
You might also like
