Soroti Kasus Balita Hipotermia di Ungaran, Martono Desak Standardisasi Keamanan Wisata Minat Khusus

Semarang — Insiden hipotermia yang menimpa seorang balita di Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, memicu desakan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan wisata minat khusus di Jawa Tengah. Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Martono, menyatakan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Menurut dia, kejadian ini harus menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk meninjau ulang aturan main dalam aktivitas pendakian, terutama yang melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak.

“Kejadian balita mengalami hipotermia di gunung adalah peringatan bagi kita untuk meninjau kembali aturan wisata minat khusus di Jawa Tengah,” ujar Martono di Semarang, Selasa (14/4/2026).

Martono menekankan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan jiwa. Ia mendorong Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah untuk mengambil langkah proaktif dengan merangkul para pengelola jalur pendakian.

Langkah ini dinilai mendesak agar terdapat kesamaan prosedur operasional standar (SOP) di seluruh gunung yang ada di wilayah Jawa Tengah. Standardisasi ini mencakup kesiapan fisik pendaki, kelengkapan logistik, hingga batasan usia yang aman untuk menghadapi cuaca ekstrem di ketinggian.

“Saya meminta Pemerintah Provinsi, melalui Disporapar, untuk segera berkoordinasi dengan seluruh pengelola basecamp pendakian guna menyusun standarisasi keamanan yang lebih ketat. Kita ingin pariwisata Jateng maju, tapi faktor keselamatan jiwa—apalagi anak-anak—tidak boleh dikompromikan,” tegas Martono.

Secara terpisah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. KPAI mendorong adanya pemberlakuan batasan usia minimum bagi pendaki gunung. Hal ini didasari atas pertimbangan medis bahwa kondisi fisik anak-anak, khususnya balita, jauh lebih rentan terhadap risiko perubahan cuaca ekstrem dan tekanan udara rendah.

Also Read:

Rangkul Petani Jamur Semarang, Sekretaris Fraksi PKS Terima Aspirasi & Dorong Dukungan Pemerintah

Selama ini, aturan mengenai keterlibatan anak dalam aktivitas pendakian di Jawa Tengah masih sangat bergantung pada kebijakan masing-masing pengelola basecamp. Sebagian besar hanya bersifat imbauan tanpa kekuatan hukum yang mengikat.

DPRD Jawa Tengah berharap, dengan adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah, pengelola tempat wisata, dan komunitas pendaki, mitigasi risiko dapat berjalan lebih efektif. Martono menambahkan, transparansi informasi mengenai tingkat kesulitan jalur dan risiko cuaca juga harus menjadi bagian dari pelayanan di setiap pangkalan pendakian agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan.